TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Animo masyarakat Provinsi Bali menjadi anggota koperasi cukup tinggi yaitu mencapai 70 persen penduduk dewasa. Pada tahun buku 2018 tercatat Sisa Hasil Usaha (SHU) mencapai Rp 538 miliar lebih. Hal ini diungkapkan Plt Ketua Dekopinwil Bali, Ketut Tiwi Effendi pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-72 di parkir utara Lapangan Taman Kota Lumintang, Denpasar, Sabtu (27/7).
Peringatan dihadiri Menteri Koperasi dan UMKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Ketut Tiwi Effendi mengatakan, berdasarkan data tahun 2018, terdapat 4.882 koperasi di Bali. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.546 manajer koperasi yang sudah terverifikasi. "Koperasi di Bali ini memiliki karyawan sebanyak 21.818 orang," kata Tiwi Effendi. Sedangkan total anggota koperasi di Provinsi Bali berjumlah 1.088.338 orang. "Dari jumlah 4.2 juta penduduk Bali, ini cukup tinggi yakni 70 persen penduduk dewasa sudah masuk anggota koperasi," katanya.
Dijelaskannya, modal koperasi secara mandiri kurang lebih Rp 3,3 triliun. Untuk modal dari luar sebesar Rp 9,8 triliun. Sehingga volume usaha yang ada dan dikelola koperasi di seluruh Bali kurang kurang lebih Rp 13,52 triliun. Sedangkan SHU Koperasi tahun 2018 di Bali sebanyak Rp 538 miliar lebih. "Koperasi yang ada di Bali membantu pemerintah untuk salurkan tenaga kerja. Tahun 2019-2020 kami target sebanyak 100 persen penduduk sudah ikut koperasi," kata Tiwi. Ia mengaku saat ini kerja sama antar koperasi masih sulit terjalin. Padahal dengan kerja sama akan menggerakkan ekonomi Bali serta membantu kesejahteraan warga. "Kami berharap koperasi selalu berinovasi dan berjiwa entrepreneur. Penerapan teknologi juga penting dan ke depan tidak boleh tidak tahu masalah teknologi," tandasnya.
Bubarkan 50 Ribu Koperasi
Menteri Koperasi dan UMKM, AA Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, saat ini Kementerian Koperasi (Kemekop) dan UMKM tengah melakukan reformasi total koperasi dengan jalan reorientasi, rehabiltasi dan pengembangan. Dalam hal ini yang diutamakan adalah kualitas bukan banyaknya lembaga koperasi. Dengan begitu koperasi yang tidak bagus dan tidak aktif dibubarkan. Disebutkannya, Kemenkop sudah membubarkan sebanyak 50 ribu koperasi.
"Dari 209 ribuan ketika saya baru jadi menteri, sekarang tersisa 124 ribu. Semangatnya bukan membubarkan, tapi menata, membuat database. Semangatnya gitu," kata Puspayoga pada puncak peringatan Hari Koperasi di Taman Kota Lumintang, Denpasar, Sabtu (27/7) siang.
Dengan meningkatkan kualitas, kata Puspayoga, diharapkan koperasi bisa masuk bursa efek. Kini ada dua koperasi di Indonesia yang sudah masuk bursa efek. Selain itu, banyak koperasi yang beromset hingga triliunan rupiah.
"Kemarin sudah tembus satu koperasi (urutan) ke-94 terbaik dunia dari 300 koperasi menurut penilaian ICA (International Cooperative Alliance)," imbuhnya. Selain itu, menurut Puspayoga, target presiden tahun 2019 PDB koperasi 5 persen. Pada tahun 2014 PDB koperasi baru 1.71 persen dan tahun 2018 sudah 5.1 persen.
"Jadi 2020 sudah bisa mendekati 6 (persen), ini harapan semua. Dari segi pajak koperasi yang omsetnya 4.8 miliar setahun, dulu pajaknya 1 persen sekarang setengah persen," katanya. Puspayoga mengatakan, perhatian presiden terhadap koperasi sangat besar. Diharapkan jumlah anggota terus bertambah namun lembaga koperasi harus berkualitas. Ia mencontohkan supermarket di Singapura adalah koperasi, demikian puka perusahaan terbesar di Selandia Baru. Terkait revolusi 4.0, ia berharap RAT koperasi dilakukan dengan sistem online. Hal ini bisa menghemat biaya yang sangat besar. "Kan kalau anggota koperasi banyak bisa habis sampai Rp 300 juta, tapi dengan sistem online Rp 100 juta tidak habis. Dengan revolusi 4.0 semua mengarah ke teknologi untuk meningkatkan SDM," katanya.
Sementara untuk UKM yang pajaknya semula satu persen, sekarang menjadi setengah persen. "KUR (Kredit Usaha Rakyat) tahun 2014 untuk kredit pengusaha kecil 22 persen dan pengusaha besar 12 persen. Saya bilang ke presiden tidak adil republik ini. Akhirnya diturunkan menjadi 7 persen dari 22 persen untuk bunga kredit UKM," katanya. Untuk KUR dari tahun 2014 sampai tahun 2018 sudah tersalurkan hampir Rp 300 triliun dengan kredit macet nol koma.
"Yang ditoleransi di bawah 5 persen. Dan ini suatu bukti UKM kita tangguh, nggak suka ngemplang, dikasih kredit digunakan dengan baik. Dan yang macet merupakan kerja dagang biasa dan yang namanya dagang ada ada untung rugi," demikian Puspayoga.
Penulis: Putu Supartika
Editor: Ady Sucipto
Sumber: bali.tribunnews.com
